Manfaat Partisipasi dalam Kebijakan Publik di Daerah

Budhii WeBlog on

Minggu, 11 September 2016

Manfaat Partisipasi dalam Kebijakan Publik di Daerah - Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, tidak hanya sebatas dalam pelaksanaan tetapi mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan evaluasi. Jika masyarakat aktif berpartisipasi dalam seluruh proses tersebut, akan banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan bersama, di antaranya sebagai berikut.

Manfaat Partisipasi dalam Kebijakan Publik di Daerah 

a. Terbentuknya Masyarakat Hukum

Masyarakat hukum adalah masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum yang berlaku. Masyarakat hukum adalah masyarakat yang selalu mengedepankan hukum dalam berbagai hal.

b. Terbentuknya Masyarakat yang Sadar Politik 

Masyarakat sadar politik adalah masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan dilaksanakan dalam kehidupan nyata.

c. Terbentuknya Masyarakat yang Bermoral dan Berakhlak Mulia

Masyarakat yang sadar hukum dan sadar politik akan menge depankan nilai moralitas dalam kehi dupannya. Masyarakat tersebut tidak akan saling menginjak dan saling menghinakan satu sama lainnya. Akan tetapi, saling mengayomi, menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban sebagai sesama manusia.

d. Suksesnya Pembangunan Nasional

Masyarakat yang aktif mendukung kebijakan publik akan menciptakan nilai persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Selanjutnya akan membentuk stabilitas nasional dan lancarnya proses pembangunan nasional menuju terciptanya tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, sebagai berikut:

1. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah,
2. memajukan kesejahteraan umum,
3. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kan kemer dekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk kepatuhan melaksanakan kebijakan publik, masyarakat juga

dapat tidak mematuhi kebijakan publik. Ketidak patuhan ini antara lain disebabkan oleh hal berikut.

1. Bertentangan dengan sistem nilai masyarakat, seperti ber tentangan dengan ajaran agama yang dianut.
2. Memilah dan memilih terhadap suatu peraturan, seperti seseorang ingin melaksanakan satu hukum, tetapi tidak untuk peraturan yang lainnya.
3. Masyarakat tidak mengetahui prosedur ber partisipasi.
4. Rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat.
5. Tidak adanya kepastian hukum bagi orang yang melanggar hukum.

Labels: Pendidikan Kewarganegaraan

Thanks for reading Manfaat Partisipasi dalam Kebijakan Publik di Daerah . Please share...!