Manfaat Partisipasi dalam Kebijakan Publik di Daerah

Manfaat Partisipasi dalam Kebijakan Publik di Daerah - Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, tidak hanya sebatas dalam pelaksanaan tetapi mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan evaluasi. Jika masyarakat aktif berpartisipasi dalam seluruh proses tersebut, akan banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan bersama, di antaranya sebagai berikut.

Manfaat Partisipasi dalam Kebijakan Publik di Daerah 

a. Terbentuknya Masyarakat Hukum
Masyarakat hukum adalah masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum yang berlaku. Masyarakat hukum adalah masyarakat yang selalu mengedepankan hukum dalam berbagai hal.

b. Terbentuknya Masyarakat yang Sadar Politik 
Masyarakat sadar politik adalah masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan dilaksanakan dalam kehidupan nyata.

c. Terbentuknya Masyarakat yang Bermoral dan Berakhlak Mulia
Masyarakat yang sadar hukum dan sadar politik akan menge depankan nilai moralitas dalam kehi dupannya. Masyarakat tersebut tidak akan saling menginjak dan saling menghinakan satu sama lainnya. Akan tetapi, saling mengayomi, menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban sebagai sesama manusia.

d. Suksesnya Pembangunan Nasional
Masyarakat yang aktif mendukung kebijakan publik akan menciptakan nilai persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Selanjutnya akan membentuk stabilitas nasional dan lancarnya proses pembangunan nasional menuju terciptanya tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, sebagai berikut:
  1. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah,
  2. memajukan kesejahteraan umum,
  3. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
  4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kan kemer dekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.


Masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk kepatuhan melaksanakan kebijakan publik, masyarakat juga
dapat tidak mematuhi kebijakan publik. Ketidak patuhan ini antara lain disebabkan oleh hal berikut.

  1. Bertentangan dengan sistem nilai masyarakat, seperti ber tentangan dengan ajaran agama yang dianut.
  2. Memilah dan memilih terhadap suatu peraturan, seperti seseorang ingin melaksanakan satu hukum, tetapi tidak untuk peraturan yang lainnya.
  3. Masyarakat tidak mengetahui prosedur ber partisipasi.
  4. Rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat.
  5. Tidak adanya kepastian hukum bagi orang yang melanggar hukum.

Written by: Budianto
Biologi Online, Updated at: 9/11/2016

Ditulis Oleh : Budianto SPd ~ Budhii Weblog

Budianto Anda sedang membaca artikel berjudul Manfaat Partisipasi dalam Kebijakan Publik di Daerah yang ditulis oleh Budhii WeBlog yang berisi tentang : Dan Maaf, Anda tidak diperbolehkan mengcopy paste artikel ini.

Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Budhii WeBlog

0 komentar:

Poskan Komentar

Back to top